TWK Maladminitrasi, ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari Ketua KPK

  • Whatsapp
Jubir KPK Diminta Tak Berbohong Terkait Dokumen Hasil TWK

SuratKabar.my.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Firli Bahuri kini kian terpuruk. Hal ini menanggapi hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait temuan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Read More

“Pimpinan KPK terbukti melakukan pelanggaran prosedur, administrasi, hingga penegakan hukum. Putusan ini memperparah borok kepemimpinan Firli Bahuri di KPK,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Kurnia memandang, penyelenggaraan TWK sudah sejak awal mengundang banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Betapa tidak, sebagian besar yang diberhentikan melalui TWK, adalah para pegawai dengan rekam jejak panjang terkait pemberantasan korupsi.

“Mulai dari bidang pencegahan, penindakan, hingga yang biasa mengurusi sumber daya manusia pun turut menjadi korban kesewenang-wenangan Firli. Tambah janggal lagi, hasil TWK juga menyasar penyidik yang sedang menangani perkara besar, misalnya korupsi pengadaan bantuan sosial sembako di Kemensos dengan pelakunya kader partai politik penguasa. Sehingga menjadi wajar jika masyarakat berprasangka kalau penanganan perkara besar menjadi alasan utama di balik penyelenggaraan TWK,” ujar Kurnia.

Melihat situasi terkini, lanjut Kurnia, KPK memang kian terpuruk, baik dalam kerja penindakan, pencegahan, maupun pengelolaan internal kelembagaan. Dia menyebut, angka penurunan operasi tangkap tangan menjadi bukti konkret melemahnya lembaga antirasuah.

“Pada tahun 2020, KPK hanya mampu melakukan tujuh tangkap tangan, berbanding terbalik dengan periode-periode sebelumnya. Sedangkan pencegahan, temuan BPK beberapa waktu lalu juga menggambarkan ketidakefektifan strategi yang diusung oleh KPK,” papar Kurnia.

Baca Juga  Pembangunan Infrastruktur di Papua Jangan Dilihat Dari Sisi Negatif

“Tak berbeda jauh, pengelolaan internal kelembagaan kian bobrok dan semakin jauh dari harapan. Penggemukan birokrasi dalam PerKom 7/2020 dan TWK bisa menjadi tolok ukur utama untuk tiba pada kesimpulan tersebut,” sambungnya.

Berangkat dari banyaknya permasalahan di tubuh KPK, pihaknya mendesak agar Ketua KPK Firli Bahuri segera mengundurkan diri, desakan ini bukan tanpa argumentasi hukum. Setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hal itu, di antaranya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 19/2019.

“Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela dan TAP MPR No VI/2001 siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ungkap Kurnia.

Dia menyebut, Firli Bahuri tidak mampu menjalankan roda kerja KPK sebagaimana mestinya. Permasalahan ini terutama kerap muncul dalam lingkup kerja penindakan.

Selain penurunan jumlah OTT, lanjut Kurnia, hal lain yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah kegagalan meringkus buronan Harun Masiku. Tidak hanya itu, Firli turut pula disinyalir melindungi sejumlah politisi dalam perkara korupsi bansos.

“Bahkan, banyak pihak menuding kebocoran informasi jelang OTT sering terjadi pada era kepemimpinan Firli, misalnya ketika penggeledahan untuk perkara suap pajak di Kalimantan Selatan,” cetus Kurnia.

Dia pun memandang kepemimpinan Firli Bahuri telah mencoreng citra KPK di tengah masyarakat. Kesimpulan ini mudah didapatkan, terutama dengan mendasarkan argumentasi pada temuan delapan lembaga survei sepanjang tahun 2020 yang mengonfirmasi adanya degradasi kepercayaan publik terhadap KPK.

“Situasi yang sebenarnya belum pernah terjadi pada era kepemimpinan komisioner sebelumnya,” papar Kurnia.

Dia pun menuturkan, Firli Bahuri gagal mengedepankan nilai integritas dan menunjukkan sikap keteladanan tatkala memimpin KPK. Betapa tidak, hingga saat ini saja mantan Kapolda Sumatera Selatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua kali pelanggaran kode etik.

Baca Juga  Aman ke Dokter Gigi, Berikut Aturannya Agar Terhindar dari Covid-19

“Bahkan, ICW turut pula mensinyalir Firli telah menerima gratifikasi, khususnya saat menyerahkan kuitansi palsu penyewaan helikopter beberapa waktu lalu,” sebut Kurnia.

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

Selain itu, Kurnia memandang KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, tata kelola birokrasi dan kepegawaian KPK juga bermasalah. Hal ini dapat dilihat pertama-tama dari penggemukkan birokrasi di KPK yang pertama kali muncul melalui Perkom 7/ 2020 tentang OTK KPK, dan mekanisme perekerutan maupun pengangkatan sejumlah pejabat struktural di KPK, yang diduga kuat sengaja diletakkan pada posisi tersebut, untuk menjaga dan mendukung posisi Firli Bahuri di KPK.

“Firli Bahuri menjadi dalang di balik skenario penyingkiran pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Poin ini muncul dari temuan Ombudsman, khususnya saat adanya penyelundupan pasal yang mengatur TWK dalam PerKom 1/2021 dan proses harmonisasi peraturan,” tandas Kurnia.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts