TWK Disebut Maladministrasi, KPK Pelajari Hasil Pemeriksaan Ombudsman

  • Whatsapp
Proyek Multiyears, 2 Petinggi PT Arta Niaga Nusantara Segera Diadili

SuratKabar.my.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Read More

KPK memastikan akan mempelajari hasil pemeriksaan Ombudsman yang menemukan adanya maladministrasi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan dan penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Kami telah menerima salinan dokumen dimaksud dan segera mempelajarinya lebih detil dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/7).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya juga masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait hasil uji materi atas Perkom Nomor 1 tahun 2021 dan putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak.

“KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK,” ucap Ali.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih menyampaikan telah menyelesaikan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ombudsman melihat tiga tahapan dalam pelaksanaan TWK.

“Dalam hasil pemeriksaan secara keseluruhan, ada tiga isu utama yaitu yang pertama berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN,” ujar Najih dalam konferensi pers daring.

“Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Serta yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan atau TWK,” ujar Najih.

Baca Juga  Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Rusia

Dia tak memungkiri, dalam tiga tahapan itu secara umum ditemukan potensi maladministrasi dalam proses dan pelaksanaan TWK. Penyampaian Ombudsman ini merupakan tindak lanjut dari laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK.

“Tiga dasar itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi, dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang ditemukan,” papar Najih.

Menurutnya, hasil temuan Ombudsman akan disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana dan Presiden Joko Widodo. Temuan ini diharapkan bisa ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja KPK dalam hal kepegawaian. “Pemeriksaan ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya,” urai Najih menandaskan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts