Tudingan Pelanggaran Etik Indriyanto oleh Novel Cs Tak Cukup Bukti

  • Whatsapp
Dilaporkan KPK, Greenpeace Indonesia: Kami Bingung

SuratKabar.my.id – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan laporan perwakilan 75 pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak cukup bukti. Sehingga, laporan tidak bisa dilanjutkan ke tahap sidang etik.

Read More

“Secara musyawarah dan mufakat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Indriyanto Seno Adji sebagaimana dilaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku tidak cukup bukti. Tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers daring, Jumat (23/7).

Tumpak menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Indriyanto. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan Indriyanto melanggar kode etik.

Adapun sejumlah saksi yang diperiksa oleh Dewas KPK antara lain unsur pimpinan KPK yakni Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekjen KPK Cahaya Harefa, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Serta pihak pelapor Giri Suprapdiono, Novel Baswedan, Dewa Ayu Kartika, dan terlapor Indriyanto Seno Adji.

Untuk diketahui, Indriyanto dituding melanggar kode etik lantaran ikut hadir dalam konferensi pers penetapan pegawai KPK menjadi ASN. Langkah Indriyanto tersebut dinilai berpihak kepada Pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK.

Perwakilan 75 pegawai KPK, Sujanarko dalam laporannya di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/5) menyatakan, seharusnya Indriyanto tidak menunjukkan sikap keberpihakan, sekalipun itu kepada Pimpinan KPK. Dewas KPK mempunyai peran pengawasan dan merupakan hakim etik bagi para insan KPK.

Baca Juga  Strategi Pencegahan Covid Tersulit, Menkes Budi: Perubahan Perilaku!

“Kita sampaikan Dewas itu secara kelembagaan harus tetep kita jaga, hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak pada pimpinan. Padahal selain dia punya fungsi pengawasan, Dewas itu adalah fungsi hakim etik,” ucap Sujanarko.

“Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan yang sekiranya melanggar kode etik, mereka harus bersikap adil,” sambungnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts