Sektor Pendidikan Bakal Dikenakan Pajak, Pengamat: Melanggar UUD 1945

  • Whatsapp
Sektor Pendidikan Bakal Dikenakan Pajak, Pengamat: Melanggar UUD 1945

SuratKabar.my.id – Draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi perbincangan hangat. Pasalnya beberapa instrumen akan dikenakan pajak, salah satunya adalah sektor pendidikan.

Read More

Mengenai hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji, mengatakan hal tersebut telah melanggar hak konstitusional warga Indonesia. Pasalnya, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sendiri dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

“Jadi kalau saya merasa itu inkonstitusional, melanggar UUD 1945 karana di pasal 31 UUD 1945 mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” jelasnya kepada SuratKabar.my.id, Jumat (11/6).

Oleh karenanya, ia menilai bahwa rencana revisi UU ini telah keluar dari jalurnya. Di mana negara seharusnya memberikan jaminan pendidikan. Di sisi lain, negara juga yang menghilangkan pendidikan atas pengenaan pajak tersebut.

“Itu kan jelas, kalau pemerintah berniat memajaki pendidikan, berarti tidak ada niat untuk membiayai pendidikan, itu kan sudah ngawur dan tidak sesuai dengan konstitusi yang mereka justru punya kewajiban untuk membiayai pendidikan,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah sudah berpikir jauh di luar logika. Sebab, apabila pendidikan dijatuhi pajak, maka kemungkinan besar akan ada pula anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, karena masuk satuan pendidikan swasta.

Baca Juga  Gagal Dapat Kuota Haji 2021, Menag Bakal Terbang ke Arab Bahas 2022

Related posts