Sekda Nonaktif Tanjungbalai Segera Disidang Kasus Jual Beli Jabatan

  • Whatsapp
Pernah Terima, KPK Kini Klaim Sedang Berupaya Minta Salinan Hasil TWK

SuratKabar.my.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas penyidikan Sekretaris Daerah nonaktif Tanjungbalai, Yusmada. Tersangka penyuap terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai ini akan segera menjalani persidangan.

Read More

“Tim Jaksa, Kamis (21/10) telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama Tersangka YM (Yusmada) dari Tim Penyidik, karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/10).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, penahanan terhadap Yusmada dilakukan perpanjangan untuk 20 hari ke depan. Hal ini seiringan jaksa penuntut umum (JPU) menyusun surat dakwaan.

“Penahanan dilanjutkan oleh Tim Jaksa, untuk 20 hari kedepan, terhitung mulai 21 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,” ucap Ali.

“Dalam waktu 14 hari kerja, segera dilakukan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor oleh Tim Jaksa,” imbuhnya.

Dia mengutarakan, persidangan terhadap Yusmada direncanakan di gelar di Pengadilan Negeri Medan. “Persidangan nantinya diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan,” pungkas Ali.

Dalam perkara suap lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019, KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Yusmada.

KPK menduga, Yusmada yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai masuk sebagai salah satu pelamar seleksi sebagai Sekda.

Baca Juga  Polisi Kedepankan Restorative Justice Tangani Kasus Jerinx

Setelah mengikuti beberapa tahap seleksi, pada Juli 2019 Yusmada bertemu dengan Sajali Lubis, orang kepercayaan Syahrial. Dalam pertemuan itu, Yusmada menjanjikan uang senilai Rp 200 juta.

Yusmada selaku pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Syahrial selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts