Revisi UU KUP, Ini Dampaknya Apabila Sektor Pendidikan Kena Pajak

  • Whatsapp
Revisi UU KUP, Ini Dampaknya Apabila Sektor Pendidikan Kena Pajak

SuratKabar.my.id – Rencana pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai kontroversi. Pasalnya, dalam draf tersebut dikatakan bahwa sektor pendidikan akan dikenakan pajak.

Read More

Atas hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menjelaskan, dampak yang akan dialami oleh dunia pendidikan dalam negeri. Salah satunya adalah turunnya angka partisipasi kasar (APK) siswa di satuan pendidikan.

“Dampak paling jelas adalah akan adanya penurunan angka partisipasi, usia SMP di Indonesia itu 20 persen belum sekolah,” jelas dia kepada SuratKabar.my.id, Jumat (11/6).

Artinya, menurut Indra, jika revisi UU tersebut disahkan, maka kemungkinan besar angka tersebut akan semakin bertambah. Apalagi, jumlah partisipasi untuk masuk ke sekolah negeri di Indonesia sangat tinggi, sementara jumlah sekolah tersebut masih belum memadai untuk menampung jumlah peserta didik yang lulus tiap tahunnya.

“Jadi mereka yg tidak diterima di sekolah negeri, yang masih memilih harus bisa sekolah adalah mereka yang bisa membayar, sekarang kalau biaya tersebut ditambah, itu ditambah 12 persen. Kalau tadi sebulannya Rp 100 ribu itu sekarang jadi Rp 112 ribu. Dampaknya, ya pilih tidak sekolah dong,” imbuhnya.

Ia pun mengaku bingung akan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini terjadi disinyalir karena tidak adanya blue print arah pendidikan di dalam negeri.

“Jadi kita bingung, sebetulnya kemana sih arah kebijakan pendidikan Indonesia. Makanya selalu saya mengatakan bahwa kita itu butuh blue print, kita butuh cetak biru, makanya tidak ada ditengah jalan seperti ini, karena akses pendidikan saja belum terbuka, tapi ini sudah mau ditutup,” pungkasnya.

Baca Juga  Ultah ke-25, Prilly Latuconsina Ungkap Kado Yang Bikin Ia Nangis

Related posts