Respons ICW Soal Greenpeace Dilaporkan ke Polisi

  • Whatsapp
Jubir KPK Diminta Tak Berbohong Terkait Dokumen Hasil TWK

SuratKabar.my.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pelaporan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap masyarakat sipil dalam hal ini Greenpeace ke Polres Jakarta Selatan akan dicatat sejarah. Hal ini sebagai bukti bahwa KPK di bawah komando Firli Bahuri telah berubah menjadi lembaga otoriter dan bersikap antikritik.

Read More

“Langkah pelaporan ke kepolisian juga kian menggambarkan ketidakmampuan KPK dalam menutupi skandal penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang pada akhirnya memberhentikan punggawa-punggawa di lembaga antirasuah tersebut,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (20/7).

Pegiat antikorupsi ini menyatakan, ada tiga alasan yang harus dilihat lebih lanjut menanggapi pelaporan KPK ke Polres Jakarta Selatan. Pertama, Indonesia menganut sistem demokrasi yang telah dituangkan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Jadi, pelaporan itu dapat dianggap sebagai upaya untuk memberangus demokrasi,” ujar Kurnia.

Kedua, dalam Pasal 20 UU KPK menyebutkan bahwa lembaga antirasuah tersebut bertanggungjawab kepada publik. Maka dari itu, semestinya aksi yang dilakukan masyarakat sipil menyoroti Gedung Merah Putih KPK dengan laser projector dipandang sebagai respon masyarakat atas problematika KPK yang harus dijawab, bukan justru melaporkan ke polisi.

Ketiga, pelapor yang diduga keras pegawai KPK telah melanggar kode etik, tepatnya Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan. “Untuk itu, Dewan Pengawas mesti segera bertindak menyikapi pelaporan ini,” tegas Kurnia.

Baca Juga  Penggeledahan KPK Berlanjut ke Purbalingga

Sebelumnya KPK membenarkan peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK pada 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal berujung pada laporan polisi. Laporan ini dilayangkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan.

“KPK melalui Biro Umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan,” ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (19/7).

Ali menjelaskan, pelaporan tersebut karena dinilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud.

Padahal petugas keamanan KPK dan pengamanan obyek vital Polres Jakarta Selatan yang berjaga pada saat itu, telah melakukan pelarangan dan mengingatkan kepada pihak-pihak eksternal tersebut. “Mengingat kegiatannya dilakukan di luar waktu yang ditentukan dan tidak ada ijin dari aparat yang berwenang. Namun pihak-pihak tersebut tetap melakukannya dengan berpindah-pindah lokasi,” ucap Ali.

Oleh karena itu, KPK yang merasa kinerjanya terganggu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polres Jakarta selatan untuk menindaklanjutinya. “Kami berharap kepada semua pihak untuk senantiasa tertib dan menjaga kenyamanan lingkungan,” tegas Ali.

Sementara itu, juru kampanye Greenpeace Asep Komaruddin merasa heran KPK yang kini antikritik justru melaporkan para aktivis ke polisi. Dia pun merasa aneh terkait hal ini.

“Agak bingung juga dilaporkan terkait apanya klo terkait aktifitas laser yang tempo hari itu, agak aneh juga karena sebelumnya setelah aksi kan ada pernyataan dari Plt Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri yang meresponnya dan mengapresisasi, karena dianggap sebagai dukungan terhadap pemberantasan korupsi,” cetus Asep menandaskan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts