PPKM Darurat Diperpanjang, APPBI Minta Subsidi Upah Pekerja 50 Persen

  • Whatsapp
PPKM Darurat Diperpanjang, APPBI Minta Subsidi Upah Pekerja 50 Persen

SuratKabar.my.id – Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, pengusaha meminta agar pemerintah kembali mencairkan bantuan subsidi upah. Sebab, pengusaha saat ini kesulitan untuk membayar gaji para karyawannya, termasuk bagi karyawan yang dirumahkan di tengah tutupnya jam operasional mal.

Read More

Menurutnya, untuk membantu pengusaha dalam membayar gaji, pihaknya meminta subsidi upah setidaknya, 50 persen dari total gaji tiap pekerja. Hal ini dapat diberikan langsung ke tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami minta diringankan karena nggak bisa beroperasi, kami juga minta subsidi gaji pegawai kurang dari 50 persen. Beban gaji ini berat dan ditambah kami nggak bisa beroperasi,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7).

Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani yang memandang kebijakan subsidi upah sebelumnya masih kurang tepat. Sebab, subsidi upah sebelumnya bentuknya berupa bantuan langsung ke pekerja. Namun, pengusaha tetap diminta harus membayar gaji kepada pekerjanya.

“Subsidi upah juga kita butuh bantuan supaya bantuan ini dapat dikompenasasikan kepada gaji yang diterima oleh pekerja itu sendiri. Kalau yang kemarin kan bantuan upah sendiri, hitungan gaji juga mesti dibayar sendiri sama pengusahanya,” ungkap Haryadi.

“Jadi kalau bisa jadi kayak subsidi terhadap negara untuk gaji yang jadi beban perusahaan,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga dalam pelaksanaan pengupahan, pemerintah perlu melihat kondisi perusahaan itu sendiri. Sehingga perlu ada dialog antara pemerintah dan pengusaha. “Supaya tidak ada perbedaan persepsi di antara perusahaan dengan pekerjanya,” pungkasnya.

Baca Juga  Pandemi, Apkasi Pacu Daerah Garap Peluang Ekspor Komoditas Pertanian

Diketahui, Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021 mendatang. Mulai tanggal 26 Juli istilah PPKM Darurat sudah tidak ada lagi dan akan diganti menjadi kategori level 1, level 2, level 3, dan level 4.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang saat ini masih menjabat sebagai PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berharap ada hasil yang terasa selama kebijakan PPKM Darurat dijalankan.

“Kalau semua berjalan baik, kita sekarang kategorikan level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 sama dengan PPKM Darurat, kita tidak pakai istilah darurat lagi, kita pakai level saja,” ujarnya dalam Kompas TV, Selasa (20/7).

Luhut mengatakan, dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah terbuka dalam berbagai masukan dari siapapun. Sebab, dalam menentukan kebijakan harus disesuaikan dalam kondisi yang ada dan pengalaman dari berbagai negara.

“Dalam proses pengambilan keputusan harus ada kearifan kita semua. Tidak mungkin ditutup dua minggu langsung dibuka, tidak ada,” ucapnya.

Luhut mengaku, pemerintah juga belajar dari berbagai negara terkait menghadapi Covid-19 varian Delta. Sebab, banyak terjadi ketika kebijakan pembatasan dibuka angka kenaikan kasus langsung melonjak.

“Kita lihat di India, Malaysia dimana-mana, kalau dibuka langsung itu naik lagi, kita enggak mau itu lagi, delta varian ini 7 kali lebih dahsyat penularannya daripada Alpha,” imbuhnya.

Luhut menambahkan, tanggal 25 Juli mendatang, pihaknya akan melakukan evaluasi dan memberikan laporan langsung kepada Presiden Jokowi. Setelah itu, PPKM mulai menggunakan istilah level, bukan lagi darurat.

“Ramalan kami sementara, itu akan banyak di Jawa- Bali yang level 4 jadi level 3, mungkin akan level 2. Seperti Jateng sudah ada yang level 2. Tapi enggak mungkin langsug kita umumkan. Nanti takutnya euforia, langsung naik lagi,” ungkapnya.

Baca Juga  Legislator PDIP Minta Dinar Candy Dibawa ke Psikiater Usai Protes PPKM

Luhut menambahkan, sejumlah pelonggaran yang mulai diterapkan pada 26 Juli mendatang tetap harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan dan dilakukan testing, tracing dan treatment. Bahkan juga telah disiapkan rumah karantina di setiap daerah untuk mereka yang terdeteksi terpapar. Sehingga, mereka tidak menularkan ke keluarganya.

“Kalau ada kelompok orang positif, langsung kita bawa masuk di karantina. Nanti keluarganya kita urus, supaya dia tidak tularkan keluarga, ini akan masif kita lakukan,” pungkasnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri

Related posts