Korban Korupsi Bansos Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

  • Whatsapp
Korban Korupsi Bansos Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

SuratKabar.my.id – Sejumlah korban dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 secara resmi mendaftarkan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya hukum tersebut diajukan terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta perkara nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst yang justru menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Read More

“Pertengahan Juni lalu 18 orang warga Jabodetabek yang menjadi korban korupsi bansos mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Alas hukum yang digunakan secara terang benderang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kesepakatan internasional, yakni Pasal 98 KUHAP dan Pasal 35 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC),” kata Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (27/7).

Dalam kesempatan itu, majelis hakim memberikan akses bagi tim advokasi untuk melengkapi dokumen. Namun, setelah itu, permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian malah ditolak dengan alasan yang sangat janggal.

Dia menyebut, hakim berpandangan gugatan lebih tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan argumentasi domisili Juliari. Kurnia memandang, penolakan majelis hakim Tipikor tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). “Setidaknya ada dua argumentasi yang mendasari langkah mendaftarkan kasasi,” papar Kurnia.

Dia menjelaskan, pertama, hakim menyesatkan penafsiran Pasal 98 KUHAP dengan menyatakan permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masalahnya, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHAP hanya dapat diajukan ke pengadilan yang menyidangkan pokok perkara pidana.

Baca Juga  Polisi Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

“Jadi, justru aneh, sebab perkara pidana, khususnya korupsi, yang waktu dan tempat kejadiannya di Jakarta disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” beber Kurnia.

Kedua, hakim benar-benar telah menutup ruang bagi korban korupsi untuk memperoleh hak yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan. Sebab, penetapan keliru ini besar kemungkinan akan dijadikan dasar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia ketika menghadapi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

“Penting untuk ditegaskan, penetapan ini tidak hanya merugikan korban korupsi bansos, melainkan juga mempertaruhkan masa depan pemberantasan korupsi yang seolah hanya memikirkan kepentingan negara,” urai Kurnia.

Dia menuturkan, penetapan yang melanggar hukum dan HAM tersebut harus dilawan melalui mekanisme yang tersedia yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Tim Advokasi dan korban korupsi bansos sangat berharap Mahkamah Agung bisa mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mesti menjalankan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk tidak menolak memeriksa perkara hanya karena tidak ada atau belum jelas hukumnya, serta dapat membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

“Serta menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” tegas Kurnia.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts