Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Tahap Klarifikasi

  • Whatsapp
Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Tahap Klarifikasi

SuratKabar.my.id – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho menyatakan, dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sudah masuk pada tahap klarifikasi. Dewas KPK memastikan akan memeriksa sejumlah pihak yang mengetahui terkait dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar.

Read More

Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan melakukan komunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai Muhammad Syahrial terkait penanganan korupsi dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

“Untuk pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK, itu sekarang ini dalam tahap klarifikasi. Klarifikasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” kata Albertina di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/6).

Albertina menyampaikan, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti. Bahkan sejumlah pihak yang mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Lili pun telah diminta keterangan.

“Tapi tidak bisa kami sampaikan keterangan saksi bagaimana dan sebagainya. Karena ini dugaan pelanggaran etik, sehingga hanya bisa kami sampaikan sudah dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti lainnya,” ucap Albertina.

Anggota Dewas KPK berlatar belakang hakim ini menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa bukti-bukti yang dikumpulkan ke pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dalam Peraturan Dewan Pengawaa KPK Nomor 3 Tahun 2020. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini akan diputuskan ada dugaan pelanggaran etik atau tidak.

“Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah akan diputuskan apakah cukup bukti dilanjutkan ke sidang etik atau tidak cukup bukti. Nanti setelah itu tentu saja media akan tahu, kita lanjutkan ke sidang etik atau kita menyatakan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik,” tegas Albertina.

Baca Juga  Kasus Anggota DPRD Tabrak Polantas Masuk Tahap Penyidikan

Sebelumnya tiga pegawai KPK yakni Sujanarko, Rizka Anungnata dan Novel Baswedan melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewas KPK. Dalam laporannya, Dewas KPK diapresiasi menjaga kultur dan budaya KPK yang memberikan hukuman berat dan memecat AKP Stepanus Robin Pattuju, karena melakukan pelanggaran kode etik berupa berhubungan langsung dengan tersangka.

“Sebenarnya kami sangat bersedih atas situasi ini, dimana kejadian ini yaitu jual beli perkara terjadi lagi di KPK, setelah kasus yang sama dilakukan oleh AKP Suparman yang memeras seorang saksi dari PT Industri Sandang Nusantara bernama Tin Tin Surtini tahun 2005,” ungkap Sujanarko dalam keterangannya, Rabu (9/6).

Rizka Anungnata yang juga merupakan pelapor Lili Pintauli Siregar merupakan penyidik yang menangani perkara dugaan suap yang melibatkan AKP Stepanua Robin Pattuju. Rizka lantas mempertanyakan sikap Lili Pintauli Sirgar yang diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut.

“Jika ini benar tentu ini menyalahi prinsip integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung,” beber Rizka.

Dia pun mempertanyakan sikap Lili yang diduga menggunakan posisinya sebagai Pimpinan KPK, untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial dalam urusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.

Baca Juga  63 Pasien Covid-19 Meninggal Karena Oksigen Habis, Ini Klarifikasi RS

“Jika ini benar tentu ini menyalahi prinsip integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi, insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi,” beber Rizka.

Oleh karena itu, Rizka menyatakan bersedia diperiksa Dewas KPK untuk mendalami hal ini. Karena memang Rizka menangani perkara yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial.

“Jika memang Ibu Lili Pintauli Siregar tidak melakukan kedua dugaan di atas maka Dewan Pengawas harus berani mengumumkannya kepada publik sehingga membebaskan KPK dari stigma bahwa di KPK adalah hal biasa jual beli kasus, pemerasan saksi/tersangka dalam penanganan kasus, menghentikan kasus karena menerima sesuatu/uang, mentersangkakan yang seharusnya tidak tersangka dan atau tidak mentersangkakan seseorang padahal sudah seharusnya ditersangkakan karena menerima sesuatu,” pungkasnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts