Dewas KPK Klaim Firli Tak Selundupkan TWK ke Dalam Perkom 1/2021

  • Whatsapp
Dewas KPK Klaim Firli Tak Selundupkan TWK ke Dalam Perkom 1/2021

JawaPos.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengklaim, Ketua KPK Firli Bahuri terkait penambahan pasal dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. Dewas KPK menyatakan, tidak benar Firli menambah pasal dalam Perkom untuk menyelipkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Read More

“Sehingga tidak benar, dugaan pasal TWK merupakan pasal yang ditambahkan saudara Firli Bahuri dalam rapat tanggal 25 Januari 2021,” kata Anggota Dewas KPK, Harjono kepada awak media, Jumat (23/7).

TWK menjadi polemik lantaran hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2020 yang menjadi turunannya. Tetapi adanya TWK baru termuat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Harjono mengungkapkan, bukan Firli Bahuri yang memasukkan pasal TWK tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) saat Perkom masih berupa draf tertanggal 21 Januari 2021. Dewas beranggapan, pihak yang pertama kali mengusulkan TWK ialah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu disampaikan dalam rapat pada Oktober 2020.

Menurutnya, BKN meminta tetap ada asesmen wawasan kebangsaan untuk mengukur syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN terkait kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah.

Terpisah, dalam hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan hal janggal dalam proses TWK. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.

Baca Juga  Waspada Pelecehan Terselubung dalam Pacaran

Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini,” kata Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts