Albertina Ho Bantah Terlibat Dalam Penonaktifan 75 Pegawai KPK

  • Whatsapp
alexametrics

SuratKabar.my.id – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membantah terkait tudingan keterlibatan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri itu terkait penonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Read More

Anggota Dewas KPK berlatar belakang hakim ini dituding terlibat dalam pembuatan SK tersebut. Tetapi Albertina membantah, dirinya bukan salah satu pihak yang mencetuskan SK tersebut.

“Saya bukan konseptor surat itu. Tolong tanyakan ke Humas saja ya,” tegas Albertina dikonfirmasi, Senin (26/7).

Hal ini menyusul keputusan Dewas KPK yang menilai laporan dari 75 pegawai KPK nonaktif terkait polemik TWK tak cukup bukti. Perwakilan pegawai KPK nonaktif Hotman Tambunan tak terkejut dengan Dewas KPK yang menyatakan tak cukup bukti untuk menindaklanjuti laporan terhadap Pimpinan KPK terkait TWK yang dinilai melanggar kode etik.

Menurut Hotman, Dewas sejak awal sudah berpihak kepada Pimpinan KPK dalam hal polemik TWK. Karena
keberpihakan ini sudah terlihat sejak pengumumna hasil TWK. Terlebih juga anggota Dewas menemani Pimpinan KPK konspers.

“Bahkan ikut membuat draf SK 652 dan draf supervisi terhadap SK 652 ini dilakukan ibu Albertina ho, yamg meminta kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung,” ucap Hotman.

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

“Maka tentu saja Dewas tidak akan melanjutkan ke sidang etik, karena Sewas terlibat dalam proses TWK ini,” lanjutnya.

Baca Juga  Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Dibentuk, Ada Eks Pimpinan KPK

Hotman juga memandang, Dewas KPK mempunyai kewenangan yang kuat untuk menelisik dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan KPK. Seharusnya hal ini tak menjadi alasan untuk bisa membawa dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan KPK dalam hal pelaksanaan TWK ke sidang etik.

“Dewan Pengawas punya posisi yang kuat sebenarnya di internal sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam hal kepegawaian,” tandas Hotman.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Related posts