75 Pegawai KPK Tempuh Upaya Hukum Telusuri Motif Pelanggaran TWK

  • Whatsapp

SuratKabar.my.id – Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan dugaan maladministrasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mengapresiasi sikap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang bekerja secara profesional.

Read More

Ombudsman juga telah menjelaskan secara rinci adanya maladministrasi atau penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK, Hotman Tambunan mencatat tiga poin penting dalam temuan Ombudsman terkait TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun tiga poin penting tersebut yakni, maladministrasi, pelanggaran prosedural dan yang amat serius adalah penyalahgunaan wewenang.

“Terkait dengan tiga kata kunci ini, kami mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut untuk mendorong adanya pemeriksaan terkait motif dilakukannya pelanggaran serius tersebut,” kata Hotman dalam keterangannya, Kamis (22/7).

Hotman menyatakan, motif ini penting untuk menilai tujuan tindakan melawan hukum yang telah mengakibatkan
kerugian, tidak saja terhadap 75 pegawai. Tetapi juga terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam makna yang lebih luas.

Dia lantas mempertanyakan motif Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Perundangan Kemenkumham yang
menandatangani berita acara. Padahal rapa tersebut tidak mereka hadiri, melainkan dihadiri oleh para
Pimpinan lembaga.

“Serta apa motif para Pimpinan lembaga dalam hal ini Ketua KPK, Kepala BKN, Kemen PANRB, Kepala LAN, dan Kemenkumham, yang tidak mau menandatangani rapat yang mereka hadiri?” cetus Hotman.

Hotman juga mempertanyakan motif Kepala BKN yang mengajukan diri untuk melaksanakan asesmen Tes Wawasan
Kebangsaan. Padahal mengetahui lembaganya tidak berkompeten dan tidak memiliki instrumen dalam melaksanakan TWK.

Baca Juga  Masih Ada 1.251 Pasien Positif Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet

“Termasuk misalnya, dokumen kontrak yang tanggalnya dengan sengaja dibuat mundur atau backdated. Motif ini perlu didalami serius apa tujuannya dan unsur kesengajaan di dalamnya,” tegas Hotman.

Hotman memandang, pendalaman lebih lanjut ini penting untuk melihat adanya indikasi dan berbagai kemungkinan, termasuk potensi pelanggaran pidana. Sehingga laporan Ombudsman harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak terutama lembaga penegak hukum.

“Kami menggarisbawahi hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan Ombudsman. Bahwa laporan hasil pemeriksaan dan tindakan korektif secara etik moral telah mengikat, dan seharusnya dilaksanakan oleh para pihak terlapor,” tandas Hotman.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.

Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini,” ujar Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Dalam hasil penelusuran Ombudsman, pihaknya juga  menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.

Baca Juga  Fokus di Penanganan Pandemi, Kemenag Yakin Umrah Dapat Terlaksana

Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga.

“Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa,” ungkap Robert.

Dia pun mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

“Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT,” papar Robert.

Oleh karena itu, dia berpendapat ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Karena saat itu dihadiri langsung oleh para pimpinan kementerian dan lembaga.

“Penyalahgunaan wewenang karena tanda tangan justru dilakukan oleh yang tidak hadir, yakni Kabiro Hukum dan Direktur pengundangan,” pungkas Robert.

Related posts